Ticketing info..!

Dengan hormat,
Menindaklanjuti terbitnya Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19, bersama ini kami sampaikan beberapa update sebagai berikut:

A. PENGERTIAN
Perjalanan orang yang dimaksud di dalam Surat Edaran ini adalah pergerakan orang dari satu daerah ke daerah lainnya berdasarkan batas wilayah administrasi provinsi/kabupaten/kota, dan kedatangan orang dari luar negeri memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia dengan menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi umum darat, perkeretaapian, laut, dan udara.

B. KRITERIA DAN PERSYARATAN
1. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan yaitu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan sebagai Criteria perjalanan orang.

2. Persyaratan perjalanan orang dalam negeri:
a. Setiap individu yang melakukan perjalanan orang dengan transportasi umum darat, perkeretaapian, laut dan udara harus memenuhi persyaratan:
 - Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah);
 - Menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif yang berlaku atau surat keterangan uji Rapid-Test dengan hasil non reaktif yang berlaku 14 hari pada saat keberangkatan;
 - Menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influensa (influenza-like illness) yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/Puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas Test PCR dan/atau Rapid-Test,

b. Mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi pada perangkat telepon seluler. (Appstore: https://apps.apple.com/id/app/pedulilindungi/id1504600374 atau Playstore: https://pIay.google.com/store/apps/details?id=com.teIkom.tracencare)

3. Persyaratan perjalanan orang kedatangan dari luar negeri:
a. Setiap individu yang datang dari luar negeri harus tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku:
1) Setiap individu yang datang dari luar negeri harus melakukan PCR Test pada saat ketibaan, bila belum melaksanakan dan tidak dapat menunjukan surat hasil PCR Test dari negara keberangkatan;
2) Pemeriksaan PCR Test perjalanan orang kedatangan luar negeri dikecualikan pada PLBN (Pos Lintas Batas Negara) yang tidak memiliki peralatan PCR, dengan melakukan rapid test dan menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influensa (influensa-like illness), serta dikecualikan untuk perjalanan orang komuter yang melalui PLBN dengan menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influensa (influenza- like illness) yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/otoritas Kesehatan.

b. Selama waktu tunggu hasil pemeriksaan PCR Test, setiap orang Wajib menjalani karantina di tempat akomodasi karantina khusus yang telah disediakan oleh pemerintah; atau

c. Memanfaatkan akomodasi karantina (Hotel/Penginapan) yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina COVID-19 dari Kementerian Kesehatan;

d. Mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi pada perangkat telepon seluler
(Appstore: https://apps.apple.com/id/app/pedulilindungi/id1504600374 atau Playstore: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.telkom.tracencare )

Jika di stasiun ditemukan kasus insidental/mendadak/emergency diluar ketentuan diatas agar dapat dikoordinasikan dengan Otoritas Perhubungan setempat untuk mendapat kebijakan resmi dari otoritas.

C. PEMANTAUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
1. Pemerintah, pemerintah daerah, otoritas penyelenggara transportasi umum dibantu unsur TNI dan Polri bersama-sama menyelenggarakan pengendalian perjalanan orang dan transportasi umum yang aman COVID-19;
2. Otoritas, pengelola dan penyelenggaran transportasi umum menugaskan pengawas selama penyelenggaraan transportasi umum;
3. Pemerintah dan Pemerintah Dareah berhak menghentikan dan/atau melakukan pelarangan perjalanan orang atas dasar Surat Edaran ini dan/atau ketentuan peraturan perundanganundangan;
4. Terhadap individu yang dinyatakan terdapat gejala penyakit seperti influensa (influenza-like illness) atau dinyatakan reaktif/positif terhadap COVID-19 untuk dilakukan karantina di tempat yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau melakukan karantina mandiri dengan pengawasan pemerintah;
5. Instansi berwenang (Kementerian/Lembaga, TNI, Polri dan Pemerintah Daerah) melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19 dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

D. PERSYARATAN & KETENTUAN PENERBANGAN DOMESTIK KHUSUS (KETENTUAN PEMERINTAH DAERAH)
1. Penerbangan Domestik ke/dari CGK : CLM Mengacu kepada konfirmasi Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Tentang penghapusan Ketentuan Surat Izin Keluar Masuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bersama ini kami sampaikan persyaratan tambahan penerbangan ke/dari CGK:
a. Pemprov DKI Jakarta menghapuskan ketentuan perihal Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) Jakarta dan selanjutnya memberlakukan CLM (Corona Likelihood Metric) yang dapat diakses melalui aplikasi JAKI atau web CLM:
Website : https://rapidtest-corona.jakarta.go.id/
Appstore : https://apps.apple.com/id/app/jaki/id1509621798
Playstore : https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.jakarta.smartcity.jaki

b. Ketentuan terkini dari Pemprov DKI terkait CLM ialah Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 60 Tahun 2020.

c. Mengacu Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 60 Tahun 2020 pasal 1 butir 3 disebutkan bahwa Corona Likelihood Metric yang disingkat CLM adalah suatu metode tes kesehatan dengan menggunakan sistem teknologi informasi untuk mengetahui kemungkinan resiko seseorang terkena Corona Virus Disease (COVID- 19).

d. Mengacu Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 60 Tahun 2020 pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang akan melakukan perjalanan keluar dan/atau masuk Provinsi DKI Jakarta wajib memiliki SIKM (diganti dengan CLM) dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Bagi setiap orang yang akan melakukan perjalanan keluar dan masuk Provinsi DKI Jakarta dengan tujuan daerah di luar Jabodetabek
2) Bagi setiap orang yang akan melakukan perjalanan masuk Provinsi DKI Jakarta dengan asal perjalanan dari daerah di luar Jabodetabek

e. Mengacu Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 60 Tahun 2020 pasal 10 disebutkan bahwa:
(1) Pengawasan dan penindakan atas pengendalian kegiatan perjalanan keluar dan/atau masuk Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dilakukan oleh Satpol PP dengan pendampingan dari Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan, serta dapat mengikutsertakan unsur Kepolosian dan unsur TNI.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pos koordinasi sebagai titik pengecekan (check point). Termasuk diantaranya pintu keluar/masuk terminal penumpang pelabuhan udara [ketentuan pasal 10 ayat (3) butir d].

f. Mengacu Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 60 Tahun 2020 pasal 11 disebutkan bahwa jika petugas yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 menemukan orang melakukan perjalanan masuk Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki SIKM (diganti dengan CLM) dan sudah berada di Provinsi DKI Jakarta dikenakan tindakan sebagai berikut:
1) Diarahkan untuk mengisi CLM (melalui aplikasi JAKI atau web CLM)
2) Jika dari hasil CLM menujukan orang yang bersangkutan dengan status tidak aman berpergian, maka diarahkan untuk:
 -  Kembali ke tempat asal perjalanannya
 -  Melakukan isolasi mandiri di tempat tinggalnya selama 14 hari
 -  Melakukan karantina mandiri ditempat yang ditunjuk oleh Gugus Tugas COVID-19 tingkat Provinsi atau tingkat Kota/Labupaten Administrasi selama 14 hari.

g. Sebelum masuk/keluar DKI Jakarta, Penumpang wajib mengisi form aplikasi CLM dan dapat menunjukkan Hasil CLM beserta QRCode kepada petugas pengawasan dan penindakan dari Pemprov DKI pada titik pengecekan (check point) di bandara CGK maupun di perjalanan ke/dari bandara CGK.

h. Informasi lebih lanjut terkait CLM dapat diakses melalui laman corona.jakarta.go.id atau hotline (021)1500164. Jika terdapat pertanyaan dari Penumpang terkait CLM agar dapat diarahkan ke hotline tersebut.

2. Penerbangan Domestik ke DPS [Effective DOT 5 Juli 2020]
Mengacu Surat Edaran Gubernur Bali Nomor: 305/GUGASCOVID19/VI/2020 tentang Pengendalian Masa Adaptasi Kehidupan Era Baru Menuju Masyarakat Porduktif dan Aman COVID-19, bersama ini kami sampaikan ketentuan penerbangan Domestik ke DPS:
a. Surat edaran tersebut berlaku untuk pelaku perjalanan yang akan masuk Bali selain tujuan perjalanan wisata. Untuk perjalanan wisata diatur dengan ketentuan tersendiri.

b. Setiap orang yang melakukan perjalanan ke Bali harus memenuhi persyaratan:
1) Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah)
2) Pada pintu masuk keberangkatan, menunjukkan surat keterangan hasil negative uji swab berbasis PCR atau surat keterangan hasil non reaktif uji Rapid Test dengan masa berlaku 14 hari sejak tanggal dikeluarkan.
3) Sebelum masuk wilayah Bali wajib mengisi form aplikasi yang diakses pada alamat https://cekdiri.baliprov.go.id dan dapat menunjukkan QRCode kepada petugas verifikasi.
4) Pelaku perjalanan yang tidak memiliki KTP wilayah Bali namun dengan alasan khusus tinggal di Bali, maka Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bali dapat mengijinkan yang bersangkutan masuk, dengan syarat menunjukkan surat keterangan hasil negative uji swab berbasis PCR atau surat keterangan hasil non reaktif uji Rapid Test yang masih berlaku dan pihak berwenang, melakukan karantina mandiri dan melengkapi surat pernyataan serta Surat Jaminan yang dapat diunduh dari https://cekdiri.baliprov.go.id
5) Bagi orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta yang melakukan tugas kedinasan atau kegiatan usaha dengan waktu tinggal di Bali lebih dari 7 hari, wajib melengkapi dengan surat keterangan hasil negative uji swab berbasis PCR atau minimum surat keterangan hasil non reaktif uji Rapid Test yang masih berlaku dari pihak berwenang.
6) Bagi pelaku perjalanan transit atau hanya melintas melalui wilayah Bali dan tidak bermaksud berkunjung ke Bali, wajib menunjukkan minimum surat keterangan hasil non reaktif uji Rapid Test yang masih berlaku dari pihak berwenang.

c. Setiap orang dengan tujuan pengangkutan logistik berlaku ketentuan huruf b, point 1) dan 2) di atas, kecuali untuk pelayanan angkutan logistik komuter yang dapat diberikan ijin khusus oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bali.

d. Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 10925 Tahun 2020 tanggal 22 Mei 2020 tentang Pengendalian Perjalanan Orang pada Pintu Masuk Wilayah Bali dan Percepatan Penanganan COVID-19, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

3. Penerbangan Domestik ke/dari DJJ
Mengacu kepada Surat Edaran Gubernur Papua Papua No: 440/8611/SET tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) di Provinsi Papua serta Kesepakatan Bersama Gubernur Papua tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Provinsi Papua, bersama ini kami sampaikan persyaratan khusus penerbangan ke/dari DJJ sebagai berikut:

a. Pembukaan penerbangan dari luar Provinsi Papua berjadwal hanya melalui Bandara Soekarno Hatta Cengkareng yang jadwalnya diatur 2 kali dalam seminggu masing-masing maskapai.

b. Setiap orang yang berkunjung atau masuk ke Provinsi Papua yang bukan bertempat tinggal/bukan penduduk/bukan ber-KTP/kartu identitas di Provinsi Papua wajib menyertakan surat hasil pemeriksaan PCR negative COVID-19, menandatangani surat pernyataan bersedia menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan kesehatan dan menyertakan keterangan tempat tinggal serta tiket pulang-pergi. Proses pemeriksaan dokumen serta surat pernyataan akan diakomodir oleh KKP setempat.

c. Setiap orang yang berkunjung atau masuk ke Provinsi Papua yang bertempat tinggal/penduduk ber-KTP/kartu identitas/yang berdinas termasuk suami/istri/anak di Provinsi Papua wajib menyertakan surat hasil pemeriksaan Rapid Test negative COVID-19. Masa berlaku hasil rapid test mengacu Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 9 tahun 2020. Penumpang harus dapat menunjukan dokumen identitas/kedinasan yang valid untuk diverifikasi oleh Petugas.

d. Setiap orang non-KTP Papua yang keluar Papua wajib menyertakan surat pernyataan tidak akan kembali ke Papua selama masa pandemik COVID-19 dalam masa kurun waktu 1 tahun (bermaterai).

4. Penerbangan Domestik ke GTO
Mengacu kepada Pengumuman GTPPC-19 Provinsi Gorontalo No: 360/BPBD/413/VI/2020, untuk penerbangan ke GTO berlaku persyaratan tambahan khusus yaitu Surat Izin Masuk Gorontalo. Penumpang agar dapat memproses Surat Izin Masuk Gorontalo pada aplikasi yang dapat diakses melalui link https://covid-19.gorontaloprov.go.id atau download apps “Sekitar Kita” https://bit.ly/sekitarkita , masa berlaku surat izin masuk Gorontalo yaitu 3 hari.

5. Penerbangan Domestik ke/dari TIM
Mengacu kepada Kesepakanan Bersama Bupati Mimika No: 443.1/907 serta hasil koordinasi dengan otoritas lokal setempat, bersama ini kami sampaikan persyaratan khusus penerbangan ke/dari TIM sebagai berikut:

a. Penumpang harus menunjukan Surat Keterangan bebas COVID-19 (minimum Rapid test) dengan hasil non reaktif dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan masa beraku 14 hari sesuai ketentuan SE Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID- 19 Nomor 9 tahun 2020.

b. Bila Penumpang tidak membawa surat keterangan bebas COVID-19/surat bebas COVID-19 telah selesai masa berlakunya/surat bebas COVID-19 ditandatangani oleh Dokter Umum tanpa mencantumkan Nomor Surat Ijin Praktek (SIP) atau NIP bagi Dokter Pemerintah/ Penumpang memiliki riwayat gejala COVID-19 (demam/batuk/pilek) selama 14 hari terakhir maka setibanya di Kabupaten Mimika wajib menjalani Rapid Test ulang di terminal kedatangan oleh petugas KKP Timika dengan Biaya Rp. 600,000,-/orang dengan biaya ditanggung penumpang. Bila terbukti reaktif, maka akan diisolasi di tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika dan dijadwalkan melakukan tes Swab/PCR atas biaya sendiri, bila positif COVID-19 biaya perawatan menjadi tanggung jawab Pemerintah.

6. Penerbangan Domestik ke/dari AMQ
Mengacu kepada Peraturan Walikota Ambon Nomor 18 Tahun 2020, untuk penerbangan ke AMQ berlaku persyaratan khusus yaitu Surat Izin Keluar Masuk Ambon. Penumpang agar dapat menyiapkan Surat Izin Keluar Masuk Ambon melalui aplikasi yang dapat diakses melalui link www.covid-19.ambon.go.id atau www.ambon.go.id/covid-19/. Mengacu kepada Surat Edaran Pemerintah Kota Ambon Dinas Kesehatan No: 443/1597/Dinkes tanggal 2 Juli 2020 tentang Fasilitas Kesehatan yang Dapat Melakukan Rapid Tes COVID-19 bagi Pelaku Perjalanan, bersama ini kami sampaikan daftar Fasilitas Kesehatan yang dapat melakukan Rapid Tes COVID-19 untuk penerbangan dari AMQ:
a. RS Al-Fatah: Jl. Sultan Babullah No.2
b. RS Sumber Hidup (GPM): Jl. Anthony Rebok No.11
c. RS Bhakti Rahayu: Jl. Jend. A. Yani, Batu Gajah
d. RS Hative (Otto Kwik): Jl. Leo Wattimena, Passo
e. Laboratorium Klinik Prodia: Jl. Anthony Rebok No.1 B-C
f. Klinik Kimia Farma: Jl. Diponegoro No.66

7. Penerbangan Domestik ke/dari MKQ
Mengacu kepada Surat DJPU Kantor Unit Penyelenggara Bandara Udara Mopah Merauke No: UM.002/491/VI/MPH-2020, untuk penerbangan ke MKQ berlaku persyaratan khusus yaitu Surat Izin Keluar Masuk Merauke. Penumpang agar dapat menyiapkan Surat Izin Keluar Masuk Merauke melalui aplikasi yang dapat diakses melalui link bit.ly/FORMSIKM.

8. Penerbangan Domestik ke/dari BIK
Mengacu kepada Bupati Biak Numfor No: 550/302, untuk penerbangan ke/dari BIK berlaku persyaratan khusus yaitu hasil pemeriksaan rapid test berlaku maksimal 7 hari sebelum keberangkatan. Khusus untuk penerbangan dari Biak, penumpang harus menyiapkan Surat keterangan jalan keluar Biak yang diterbitkan oleh Gugus Tugas COVID-19 Biak.

9. Penerbangan Domestik dari MDC
Mengacu kepada Surat Edaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Dinas Kesehatan Daerah No: 440/sekr/1473/VI/2020 tentang Penunjukan Rumah Sakit dan Laboratorioum Pelaksana Pemeriksaan Rapid Test Terhadap Pelaku Perjalanan, bersama ini kami sampaikan persyaratan khusus penerbangan dari MDC sebagai berikut:
a. Penumpang (masyarakat umum) melakukan pemeriksaan Rapid test di:
1) RSUP Prof. DR. R. D Kadou Manado
2) RSU Siloam Hospitals Manado
3) Laboratorium Klinik Prodia Manado

b. Penumpang (Anggota TNI/POLRI) melakukan pemeriksaan Rapid test di:
1) RS Tk. II R.W. Mongisidi
2) RS Bhayangkara Tk.III Manado

E. PERSYARATAN & KETENTUAN PENERBANGAN INTERNASIONAL KE INDONESIA
1. Penerbangan Internasional Tujuan CGK & SUB [Effective DOT 26 Mei 2020] Mengacu kepada Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor PM.03.01/MENKES/338/2020 tentang Penanganan Kepulangan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Kedatangan Warga Negara Asing (WNA) dari Luar Negeri di Bandar Udara Soekarno Hatta (CGK) dan Bandar Udara Juanda (SUB), bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

a. WNI/WNA yang membawa health certificate (HC) yang membuktikan hasil pemeriksaan PCR negative COVID-19 akan dilakukan pemeriksaan kesehatan tambahan kecuali Rapid Test atau PCR. Jika tidak ditemukan penyakit dan/atau faktor risiko pada pemeriksaan kesehatan, KKP menerbitkan klirens kesehatan dan Health Alert Card (HAC) kepada yang bersangkutan.

b. Ketentuan terhadap WNI yang pulang ke Indonesia dengan HC yang tidak sesuai:
1) Jika WNI tidak membawa health certificate, atau membawa heaIth certificafe dengan masa berlaku lebih dari 7 (tujuh) hari, atau membawa health certificate tetapi tidak membuktikan hasil pemeriksaan PCR negatif COVID-19, maka tetap bisa diterima check in namun akan dilakukan pemeriksaan kesehatan tambahan termasuk Rapid Test dan/atau PCR di pintu masuk kedatangan.
2) Jika dapat dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksan PCR di pintu masuk, WNI dapat menunggu sementara di tempat/fasilitas karantina yang disiapkan sampai hasil pemeriksaan PCR keluar. WNI dengan hasil PCR Negatif COVID-19 dan tidak ditemukan penyakit dan/atau faktor risiko pada pemeriksaan kesehatan, maka diberi klirens kesehatan oleh petugas kesehatan dan dapat melanjutkan perjalanan ke daerah asal atau tempat tujuan dengan membawa surat jalan dari Satgas Penanganan COVID-19.
3) Jika tidak dapat dilakukan pemeriksaan PCR di pintu masuk, maka terhadap WNI dilakukan pemeriksaan Rapid Test.
4) Jika hasil Rapid Test WNI non reaktif, maka dilakukan karantina di tempat/ fasilitas karantina yang disiapkan oleh pihak pemerintah maupun pihak lainnya. Masa karantina berlangsung sampai dengan didapatkan hasil pemeriksaan PCR (jika dilakukan di tempat/ fasilitas karantina) negatif COVID-19, atau hasil pemeriksaan ulang Rapid Test pada hari ke 7 s.d. 10 non reaktif.
5) Jika hasil Rapid Test WNI reaktif atau hasil pemeriksaan PCR positif COVID-19, dirujuk ke Rumah Sakit Darurat/Rumah Sakit Rujukan di wilayah setempat.

c. Ketentuan terhadap WNA yang masuk ke Indonesia dengan HC yang tidak sesuai: WNA yang datang tidak membawa health certificate, atau membawa health certificate dengan masa berlaku lebih dari 7 (tujuh) hari, atau membawa health certificate tetapi tidak membuktikan hasil pemeriksaan PCR negatif COVID-19, maka:
1) Tetap dilakukan pemeriksaan kesehatan tambahan termasuk Rapid Test.
2) Jika hasil pemeriksaan Rapid Test reaktif, bagi WNA yang memiliki komorbid atau memiliki gejala demam dan/atau salah satu gejala penyakit pernafasan, dilakukan tindakan rujukan ke Rumah Sakit Darurat/Rumah Sakit Rujukan di wilayah setempat dengan menerapkan protokol rujukan penyakit infeksi.
3) Jika hasil pemeriksaan Rapid Test nonreaktif, dilakukan karantina dan pemeriksaan PCR di tempat/fasilitas karantina sampai hasil PCR keluar, dengan biaya dibebankan kepada yang bersangkutan.

2. Penerbangan Internasional Tujuan DPS (Effective DOT 5 Juli 2020) Mengacu Surat Edaran Gubernur Bali Nomor: 305/GUGASCOVID19/VI/2020 tentang Pengendalian Masa Adaptasi Kehidupan Era Baru Menuju Masyarakat Porduktif dan Aman COVID-19, bersama ini kami sampaikan persyaratan perjalanan orang kedatangan dari luar negeri atau Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) ke DPS:

a. Surat edaran tersebut berlaku untuk pelaku perjalanan yang akan masuk Bali selain tujuan perjalanan wisata. Untuk perjalanan wisata diatur dengan ketentuan tersendiri.

b. Seluruh PPLN Non PMI (Pekerja Migran Indonesia) harus menunjukkan surat keterangan hasil negative uji swab bebasis PCR yang masih berlaku dari pihak berwenang, kecuali bagi yang sudah memiliki Surat Keterangan Sehat (Klirens) dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nasional yang menyatakan sudah mengikuti uji swab berbasis PCR dengan hasil negative.

c. Bagi PPLN Non PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang tidak dapat menunjukkan surat keterangan hasil negative uji swab berbasis PCR, wajib mengikuti uji swab mandiri yang dilakukan di Laboratorium Rumah Sakit Pemerintah, Laboratorium Rumah Sakit Pemerintah Daerah, atau Laboratorium lain yang ditunjuk oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bali, serta melakukan karantina mandiri selama waktu tunggu hasil uji swab berbasis PCR dikeluarkan

d. Bagi PPLN khusus PMI (Pekerja Migran Indonesia) diatur melalui mekanisme sebagai berikut:
1) Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bali bertugas mengkoordinasikan keterlibatan pihak agen tenaga kerja dalam pemulangan PMI atau ABK, antara lain untuk menyediakan akomodasi/penginapan selama waktu tunggu hasil uji swab berbasi PCR dikeluarkan.
2) PMI yang tidak memiliki agen, wajib mengikuti uji swab berbasis PCR di lokasi yang ditentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bali dengan atau tanpa dijemput langsung oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota dan melakukan karantina mandiri sampai dengan terbitnya hasil uji swab berbasis PCR.
3) PMI yang sudah memiliki Surat Keterangan Sehat (Klirens) dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nasional yang menyatakan sudah mengikuti uji swab berbasis PCR dengan hasil Negatif, setibanya di Bali dapat dijemut langsung leh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota untuk selanjutnya dapat diserahkan ke Satgas Gotong Royong Desa Adat masing-masing untuk melakukan karantina mandiri.

e. PPLN yang sudah memiliki surat keterangan hasil negative uji swab berbasis PCR dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bali atau Surat Klirens Gugus Tugas Nasional sebagaimana point d., dapat tidak melakukan karantina lagi di tingat Kabupaten/Kota, kecuali Bupati/Walikota memiliki kebijakan lain tentang karantina.

f. Untuk PPLN dengan hasil uji swab berbasis PCR positif, akan ditangani langsung oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bali

g. PPLN yang tidak memiliki KTP wilayah Bali namun dengan alasan khusus tinggal di Bali, maka Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bali dapat mengijinkan yang bersangkutan masuk dengan syarat memiliki surat keterangan hasil negative uji swab berbasis PCR, melakukan karantina mandiri, dan melengkapi Surat Pernyataan serta Surat Jaminan yang dapat diunduh dari https://cekdiri.baliprov.go.id

h. Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 10925 Tahun 2020 tanggal 22 Mei 2020 tentang Pengendalian Perjalanan Orang pada Pintu Masuk Wilayah Bali dan Percepatan Penanganan COVID-19, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Promotions
...