Ticketing info..!

Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19 (New Normal) (Rev 36) GA Info ini menggantikan GA Info 001/GA/JKT/I/21 - 01 Januari 2021

Dengan hormat,

Menindaklanjuti terbitnya Surat Edaran Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 3 tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Addendum-nya, bersama ini kami sampaikan beberapa update sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM
1. Surat Edaran Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 3 tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
2. Addendum Surat Edaran Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 3 tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
3. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/MENKES/338/2020 tentang Protokol Kesehatan Penanganan Kepulangan Warga Negara lndonesia (WNl) dan Kedatangan Warga Negara Asing (WNA) dari Luar Negeri di Bandar Udara Soekarno Hatta dan Bandar Udara Juanda.
4. Surat Edaran Meteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Pengawasan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri di Bandar Udara dan Pelabuhan Dalam Rangka Penerapan Kehidupan Masyarakat Produktif dan Aman Terhadap Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
5. Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor SE 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksana Perjalanan Orang dengan Transportasi Udara Selama Masa Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
6. Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor SE 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor Se 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksana Perjalanan Orang dengan Transportasi Udara Selama Masa Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
7. Surat Edaran Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 4 tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19).
8. Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor SE 25 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksana Perjalanan Orang dengan Transportasi Udara untuk Pelaku Perjalanan Luar Negeri dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

B. PENGERTIAN
1. Perjalanan orang adalah pergerakan orang dari satu daerah ke daerah lainnya berdasarkan batas wilayah administrasi provinsi/kabupaten/kota maupun lintas negara menggunakan moda transportasi pribadi maupun umum baik melalui jalur darat, perkeretaapian, laut, dan udara, terkecuali pada pelaku perjalanan penerbangan perintis, transportasi laut ke pulau kecil, dan dukungan distribusi logistik esensial.
2. Pelaku perjalanan adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri (domestik) maupun luar negeri (internasional) pada 14 hari terakhir.

C. PERSYARATAN & KETENTUAN UMUM
1. Persyaratan Umum bagi Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (Penerbangan Domestik)
a. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku; b. Mengacu SE Satgas Nomor 3 Tahun 2020 dan SE Kemenhub Nomor 22 tahun 2020, untuk perjalanan ke Pulau Bali, pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif menggunakan tes RT-PCR paling lama 7 x 24 jam sebelum keberangkatan serta mengisi e-HAC sebagai persyaratan perjalanan;
c. Mengacu SE Satgas Nomor 3 Tahun 2020 dan SE Kemenhub Nomor 22 tahun 2020, untuk perjalanan dari dan ke Pulau Jawa serta di dalam pulau Jawa, pelaku perjalanan yang menggunakan transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif menggunakan rapid test antigen paling lama 3 x 24 jam sebelum keberangkatan serta mengisi e-HAC sebagai persyaratan perjalanan. Mengacu pada hasil koordinasi dengan otoritas terkait, untuk perjalanan dari dan ke Pulau Jawa serta di dalam pulau Jawa, dapat menggunakan keterangan hasil negatif menggunakan tes RT-PCR paling lama 7 x 24 jam sebelum keberangkatan.
d. Mengacu SE Satgas Nomor 3 Tahun 2020 dan SE Kemenhub Nomor 22 tahun 2020, Selain ketentuan pada poin b dan c mengenai Jawa dan Bali, rapid test antibody masih boleh digunakan sesuai ketentuan yang ada; Dalam hal ini, untuk ketentuan penerbangan domestik selain yang disebutkan sebagaimana diatur pada butir b dan c (selain ‘ke Bali’ dan selain ‘dari dan ke Pulau Jawa serta di dalam pulau Jawa’) penumpang wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif atau non reaktif menggunakan PT-PCR atau rapid test (Antigen/Antibodi) paling lama 14 x 24 jam sebelum keberangkatan serta mengisi e- HAC sebagai persyaratan perjalanan;
e. Mengacu SE Satgas Nomor 3 Tahun 2020 dan SE Kemenhub Nomor 22 tahun 2020, Anakanak di bawah usia 12 tahun tidak diwajibkan untuk tes RT-PCR, rapid test antigen dan rapid antibodi sebagai syarat perjalanan (tidak memerlukan surat keterangan bebas COVID-19) Namun, dalam keadaan tertentu Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah dapat melakukan tes acak (random test) rapid test antigen maupun RT-PCR jika diperlukan;
f. Mengacu pada hasil koordinasi dengan otoritas terkait, Penumpang yang berasal dari daerah yang tidak ada fasilitas tes RT-PCR atau rapid test antigen, boleh menggunakan rapid test antibodi.
g. Untuk Penerbangan Connecting Domestik dengan transit (tidak ada pergantian penerbangan/pesawat), maka mengacu syarat dari Otoritas Stasiun Asal dan/atau Destinasi akhir. Misal untuk penerbangan CGK-DPS-KOE transit di DPS tanpa keluar dari Bandara, maka mengacu syarat untuk Rute CGK-KOE. Adapun untuk Penerbangan Connecting Domestik dengan transfer (ada pergantian penerbangan/pesawat) maka Penumpang dihimbau untuk dapat memenuhi persyaratan sesuai aturan setiap segmen penerbangan untuk memastikan tidak terkendala saat pemeriksaan oleh KKP.
h. Apabila hasil rapid test antigen atau antibody pelaku perjalanan negatif/nonreaktif namun menunjukkan gejala, maka pelaku perjalanan tidak boleh melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan tes diagnonstik RT-PCR dan isolasi mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan;
i. Ketentuan ini berdasarkan SE Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 3 tahun 2020 dan Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor SE 22 Tahun 2020 mulai berlaku sejak tanggal 19 Desember 2020 s/d 8 Januari 2021.

2. Persyaratan Umum bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri - Penerbangan Internasional ke Indonesia (Effective berlaku sampai dengan 31 Desember 2021)
a. Ketentuan dibawah ini berdasarkan SE Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 3 tahun 2020 beserta addendumnya serta SE Kementerian Perhubungan SE 24 tahun 2020 dan mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan s/d 8 Januari 2021.
b. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku; c. Setiap individu yang datang dari luar negeri harus menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal pada saat ketibaan yang berlaku 3 x 24 jam sejak diterbitkan ke dalam e-HAC Indonesia.
d. Selain ketentuan pada huruf b, berlaku ketentuan khusus sebagai berikut:
1) Pelaku perjalanan WNA dari Inggris yang memasuki Indonesia, baik secara langsung maupun transit di negara asing, tidak dapat memasuki Indonesia;
2) Pelaku perjalanan WNA dan WNI dari wilayah Eropa dan Australia yang memasuki Indonesia, baik secara langsung maupun transit di negara asing, harus menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal yang berlaku maksimal 2 x 24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau eHAC International Indonesia.
3) Pelaku perjalanan WNI dari Inggris mengikuti ketentuan sebagaimana diatur pada butir 2)
e. Setelah Penumpang tiba di Indonesia dilakukan pengawasan pelaku perjalanan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) berupa:
1) Pemeriksaan suhu tubuh;
2) Validasi surat keterangan sehat yang masih berlaku; dan
3) Dilakukan pemeriksaan RT-PCR bagi WNI dan WNA.
f. Selama waktu tunggu hasil pemeriksaan tes RT-PCR, WNI wajib menjalani karantina di tempat akomodasi karantina khusus yang telah disediakan oleh pemerintah dan WNA di tempat akomodasi karantina dengan biaya mandiri (Hotel/Penginapan) yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina COVID-19 dari Kementerian Kesehatan.
g. Dalam hal hasil pemeriksaan ulang RT-PCR pada saat ketibaan menunjukkan hasil negatif maka WNI melakukan karantina selama 5 hari terhitung sejak tanggal kedatangan di tempat akomodasi karantina khusus yang telah disediakan oleh pemerintah dan WNA melakukan karantina mandiri di hotel yang telah ditentukan oleh pemerintah dengan biaya mandiri. Prosedur karantina akan mulai efektif berlaku pada 27 Desember 2020 pukul 24.00 WIB;
h. Dalam hal kepala perwakilan asing dan keluarga yang bertugas di Indonesia dapat melakukan karantina mandiri di kediaman masing-masing selama 5 hari sebagaimana dimaksud pada huruf f;
i. Untuk diplomat asing lainnya, karantina mandiri selama 5 hari dilakukan di tempat yang telah disediakan pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf f;
j. Dalam hal hasil pemeriksaan ulang PT-PCR pada saat ketibaan, menunjukkan hasil positif maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya ditanggung oleh pemerintah dan WNA dengan biaya mandiri;
k. Setelah dilakukan karantina 5 hari terhitung sejak tanggal kedatangan bagi WNI dan WNA dilakukan pemeriksaan ulang RT-PCR;
l. Dalam hal hasil negatif maka bagi WNI dan WNA diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan.

3. Persyaratan Umum bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri - Penerbangan Internasional ke Indonesia (Effective berlaku 1 – 14 Januari 2021)
a. Ketentuan dibawah ini berdasarkan SE Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 4 tahun 2020 dan SE Kemenhub Nomor 25 Tahun 2020 dan berlaku sejak tanggal diterbitkan s/d 14 Januari 2021;
b. Menutup sementara masuknya Warga Negara Asing (WNA) dari semua negara ke Indonesia;
c. Ketentuan dalam Addendum Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 No3/2020, berlaku bagi semua WNA yang tiba pada tanggal 28 Desember sampai 31 Desember 2020;
d. Pelaku perjalanan WNI dari luar negeri tetap mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.
e. Pelaku perjalanan WNA dari seluruh negara asing yang akan memasuki Indonesia, baik secara langsung maupun transit di negara asing, untuk sementara dilarang memasuki Indonesia kecuali pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait kunjungan resmi pejabat asing setingkat menteri ke atas dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat.
f. Pelaku perjalanan WNA dari luar negeri dikecualikan:
1) Pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas; dan
2) Pemegang kartu izin tinggal terbatas (KITAS) dan kartu izin tinggal tetap (KITAP).
g. Pelaku perjalanan WNI dari seluruh negara asing yang memasuki Indonesia, baik secara langsung maupun transit di negara asing, harus menunjukkan hasil negatif melalui tes RTPCR di negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu semaksimal 2 x 24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau e-HAC Internasional Indonesia.
h. Pada saat kedatangan, dilakukan tes ulang RT-PCR bagi pelaku perjalanan dan diwajibkan menjalami karantina selama 5 hari bagi WNI di tempat akomodasi karantina khusus yang telah disediakan oleh pemerintah dan bagi WNA di tempat akomodasi karantina dengan biaya mandiri (Hotel/Penginapan) yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan.
i. Dalam hal hasil pemeriksaan ulang RT-PCR pada saat kedatangan menunjukkan hasil positif maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya ditanggung oleh pemerintah dan bagi WNA dengan biaya mandiri.
j. Setelah dilakukan karantina 5 hari terhitung sejak tanggal kedatangan bagi WNI dan WNA dilakukan pemeriksaan ulang RT-PCR.
k. Dalam hal hasil negatif sebagaimana dimaksud pada huruf j maka bagi WNI dan WNA diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan.
l. Dalam hal hasil positif sebagaimana dimaksud pada huruf j maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya ditanggung oleh pemerintah dan bagi WNA dengan biaya mandiri.
m. SE Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 3 tahun 2020 dan Adendumnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran Nomor 4 tahun 2020

D. PEMANTAUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
1. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah yang dibantu otoritas penyelenggara transportasi umum bersama-sama menyelenggarakan pengendalian perjalanan orang dan transportasi umum yang aman COVID-19 dengan membentuk Pos Pengamanan Terpadu; 002/GA/JKT/I/21 04 January 2021
2. Otoritas, pengelola dan penyelenggaran transportasi umum menugaskan pengawasan selama penyelenggaraan transportasi umum;
3. Kementerian/lembaga, TNI, POLRI dan Pemerintah daerah berhak menghentikan dan/atau melakukan pelarangan perjalanan orang atas dasar Surat Edaran ini dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Instansi berwenang (Kementerian/Lembaga, TNI, Polri dan Pemerintah Daerah) melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19 dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

E. PERSYARATAN & KETENTUAN KHUSUS : PENERBANGAN DOMESTIK (KETENTUAN PEMERINTAH DAERAH)
1. Penerbangan Domestik ke DPS (Effective 19 Desember 2020 – 8 Januari 2021) Mengacu Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 2021 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali serta Risalah Rapat Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV, bersama ini kami sampaikan persyaratan khusus penerbangan ke DPS sebagai berikut:
a. Untuk Penumpang Penerbangan Domestik ke Denpasar:
1) Penumpang (pelaku perjalanan dengan transportasi udara) wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR dengan masa berlaku selama 7 (tujuh) hari sejak hasil tes diterbitkan.
2) Penumpang dari daerah asal bandara di NTB dan NTT kecuali Bandara Lombok dan Bandara El Tari Kupang dipersyaratkan cukup dokumen Rapid Test Antigen
3) Selama berada di Bali, Pelaku Perjalanan wajib memiliki surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau hasil negatif uji Rapid Test Antigen dengan masa berlaku selama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan.
4) Bagi penumpang yang berangkat dari Bali, surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR yang masih berlaku 14 hari sejak diterbitkan dan dilakukan di fasilitas kesehatan di Provinsi Bali dapat digunakan untuk perjalanan kembali ke Bali. (Rapid Test Antigen/Antibody tidak dapat diterima). Berdasarkan ketentuan yang diterapkan KKP CGK, masa berlaku PCR untuk perjalanan kembali ke Bali dari CGK ialah 7 hari, kecuali khusus bagi ASN yang disertai dengan surat tugas masa berlaku PCR ialah 14 hari.


b. Untuk Penumpang Penerbangan Domestik dari Denpasar:
1) Penumpang berangkat ke Pulau Jawa dipersyaratkan dokumen Hasil Rapid Antigen masa berlaku 3x 24 jam atau dokumen PCR Test masa berlaku 7x24 jam.
2) Penumpang berangkat ke bukan Pulau Jawa, Mengacu SE Satgas Nomor 3 Tahun 2020 dan SE Kemenhub Nomor 22 tahun 2020, penumpang wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif atau non reaktif menggunakan RT- PCR atau rapid test-(Antigen/Antibodi) paling lama 14 x 24 jam sebelum keberangkatan atau mengikuti aturan khusus dari otoritas destinasi jika ada.
3) Validasi dokumen kesehatan untuk penumpang berangkat dilakukan oleh KKP dan Pihak Airlines saat penumpang melakukan check in membantu memeriksa kesesuaian dokumen kesehatan dimaksud.
4) Untuk penerbangan dari DPS keluar lalu kembali ke DPS maka berlaku ketentuan khusus pada point a 4).
c. Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal keberangkatan/ Date of Travel 19 Desember 2020 s/d 8 Januari 2021.
d. Pengecualian kewajiban bagi Penumpang yang tidak wajib memiliki hasil negatif uji swab berbasis PCR dan dapat menggunakan hasil non-reaktif tes rapid antibody/antigen yang masih berlaku sesuai SE Kemenkes RI (masa berlaku 14 hari), yaitu sebagai berikut:
1) Penumpang Transit di Bali yang tidak lebih 24 jam tidak dipersyaratkan dokumen PCR Test.
2) Penumpang Pesawat udara yang pesawatnya mengalami diver ke Bali tidak dipersyaratkan dokumen PCR Test.
3) Penumpang pesawat yang berasal dari daerah yang tidak memiliki fasilitas kesehatan (faskes PCR Test) di daerahnya cukup dengan dokumen rapid test antigen saat ketibaan atau sebelum keberangkatan.
4) ASN/TNI/Polri yang mendapat penguasan mendadak dengan bukti Surat Tugas tidak dipersyaratkan Dokumen PCR Test, cukup dokumen Hasil Rapid Test Antigen.
e. Pengecualian untuk Penumpang dibawah 12 tahun khusus untuk Penerbangan tujuan DPS, tidak wajib memiliki hasil negatif uji swab berbasis PCR / Rapid Antigen / Rapid Antibodi (tidak memerlukan surat keterangan kesehatan).

2. Penerbangan Domestik ke PNK (Effective sampai dengan tanggal 8 Januari 2021) Mengacu Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 3596 Tahun 2020, bersama ini kami sampaikan persyaratan penerbangan ke PNK sebagai berikut:
a. Penumpang wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR paling lama 7x24 jam sejak tanggal pemeriksaan sebelum keberangkatan, dan mengisi e-HAC Indonesia.
b. Selama berada di Provinsi Kalimantan Barat, Penumpang wajib memiliki surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR dengan masa berlaku selama 7 hari sejak tanggal pemeriksaan.
c. Bagi penumpang yang berangkat dari Kalimantan Barat, surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR yang masih berlaku dapat digunakan untuk perjalanan kembali ke Kalimantan Barat.
d. Anak-anak dibawah usia 12 tahun tidak diwajibkan untuk Tes PCR maupun rapid test antigen sebagai syarat perjalanan.
e. Ketentuan ini berlaku sampai dengan 8 Januari 2021.

3. Penerbangan Domestik ke UPG (Effective sampai dengan tanggal 14 Januari 2021) Mengacu Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 443.2/9469/Dinkes, bersama ini kami sampaikan persyaratan penerbangan ke UPG sebagai berikut:
a. Penumpang wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji Rapid Test Antigen atau uji PCR sebelum keberangkatan dan mengisi e-HAC Indonesia.
b. Surat Keterangan Hasil Uji Rapid Test Antigen atau uji PCR berlaku selama 14 hari kalender sejak tanggal diterbitkan.
c. Selama berada di Provinsi Sulawesi Selatan, wajib memiliki surat keterangan hasil negatif uji Rapid Test Antigen atau uji PCR yang masih berlaku.
d. Bagi penumpang yang berangkat dari Provinsi Sulawesi Selatan, surat keterangan hasil negatif uji Rapid test Antigen atau uji PCR yang masih berlaku dapat digunakan untuk perjalanan kembali ke Provinsi Sulawesi Selatan.
e. Anak-anak dibawah usia 12 tahun tidak diwajibkan meiliki Surat Keterangan hasil negatif uji Rapid test Antigen atau uji PCR, namun diwajibkan memiliki hasil non- reaktif uji Rapid Test Antibodi.
f. Ketentuan ini berlaku sampai dengan 14 Januari 2021

4. Penerbangan Domestik ke/dari BPN (berlaku sampai adanya pemberitahuan lebih lanjut) Mengacu kepada Surat Edaran Wali Kota Balikpapan Nomor 440 / 02 / Pem, bersama ini kami sampaikan persyaratan khusus penerbangan ke/dari BPN sebagai berikut:
a. Penumpang wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif pemeriksaan Rapid Test Antigen yang berlaku paling lama 3 hari sebelum keberangkatan dan atau uji tes PCR yang berlaku paling lama 7 hari sebelum keberangkatan, dan mengisi e-HAC Indonesia.
b. Bagi Penumpang anak anak berusia dibawah 12 tahun diwajibkan menyertakan hasil Non Reaktif Rapid Test Antibody sebagai syarat perjalanan.

5. Penerbangan Domestik ke/dari PGK & TJQ (Effective sampai dengan tanggal 8 Januari 2021) Mengacu Surat Edaran Gubernur Bangka Belitung Nomor: 550/1051/DISHUB Tahun 2020 dan konfirmasi dari Station & Service Manager setempat, bersama ini kami sampaikan persyaratan penerbangan ke/dari PGK & TJQ sebagai berikut:
a. Penumpang harus menunjukan keterangan sesuai ketentuan yang diatur pada SE Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 3 Tahun 2020 dan SE Kemenhub Nomor 22 Tahun 2020 (untuk penerbangan dari/ke Pulau Jawa, CGK-PGK-CGK & CGK-TJQ-CGK, minimium hasil negatif Rapid Test Antigen paling lama 3x24 jam sebelum keberangkatan)

6. Penerbangan Domestik ke KNO & GNS (Effective sampai dengan tanggal 4 Januari 2021) Mengacu Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor: 360/9626/2020 Tahun 2020 dan konfirmasi dari Station & Service Manager setempat, bersama ini kami sampaikan persyaratan penerbangan ke KNO & GNS sebagai berikut:
a. Penumpang harus menunjukan keterangan sesuai ketentuan yang diatur pada SE Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 3 Tahun 2020 dan SE Kemenhub Nomor 22 Tahun 2020.

7. Penerbangan Domestik ke/dari BTJ (Effective sampai dengan tanggal 4 Januari 2021) Mengacu Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor: 061.2/18986 Tahun 2020, bersama ini kami sampaikan persyaratan penerbangan ke BTJ sebagai berikut:
a. Penumpang harus menunjukan keterangan sesuai ketentuan yang diatur pada SE Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 3 Tahun 2020 dan SE Kemenhub Nomor 22 Tahun 2020 (untuk penerbangan dari/ke Pulau Jawa, CGK-BTJ-CGK, minimium hasil negatif Rapid Test Antigen paling lama 3x24 jam sebelum keberangkatan).

8. Penerbangan Domestik ke PLM (Effective sampai dengan tanggal 8 Januari 2021) Mengacu Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 073/SE/DINKES/2020 Tahun 2020, bersama ini kami sampaikan persyaratan penerbangan ke PLM sebagai berikut:
a. Penumpang harus menunjukan keterangan sesuai ketentuan yang diatur pada SE Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 3 Tahun 2020 dan SE Kemenhub Nomor 22 Tahun 2020 (untuk penerbangan dari/ke Pulau Jawa hasil rapid test antibody tidak dapat diterima).

9. Penerbangan Domestik ke LOP (Effective sampai dengan tanggal 8 Januari 2021) Mengacu Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 440 Tahun 2020, bersama ini kami sampaikan persyaratan penerbangan ke LOP sebagai berikut:
a. Penumpang wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji Rapid Test Antigen paling lama 3 hari sebelum keberangkatan atau swab berbasis PCR paling lama 7 hari sebelum keberangkatan, dan mengisi e-HAC Indonesia.
b. Selama berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Penumpang wajib memiliki surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau hasil negatif uji Rapid test Antigen dengan masa berlaku selama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan.
c. Bagi penumpang yang berangkat dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau hasil negatif uji Rapid test Antigen yang masih berlaku dapat digunakan untuk perjalanan kembali ke Provinsi Nusa Tenggara Barat.
d. Ketentuan ini berlaku sampai dengan 8 Januari 2021.

10. Penerbangan Domestik ke AAP (Effective sampai dengan tanggal 10 Januari 2021) Mengacu Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 440/7874/0641-II/B.Kesra Tahun 2020, bersama ini kami sampaikan persyaratan penerbangan ke AAP sebagai berikut: 002/GA/JKT/I/21 04 January 2021
a. Penumpang harus menunjukan keterangan hasil non-reaktif/negatif uji rapid antibodi/antigen atau hasil negatif uji swab berbasis PCR paling lama 2 x 24 jam sebelum keberangkatan, dan mengisi e-HAC Indonesia.
b. Selama berada di Provinsi Kalimantan Timur, Penumpang wajib memiliki surat keterangan hasil non-reaktif/negatif uji rapid antibodi/antigen atau hasil negatif uji swab berbasis PCR dengan masa berlaku selama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan.
c. Bagi penumpang yang berangkat dari Provinsi Kalimantan Timur, surat keterangan hasil non-reaktif/negatif uji rapid antibodi/antigen atau hasil negatif uji swab berbasis PCR yang masih berlaku dapat digunakan untuk perjalanan kembali ke Kalimantan Timur
d. Ketentuan ini berlaku sampai dengan 10 Januari 2021.

11. Penerbangan Domestik ke BEJ (Effective sampai dengan tanggal 8 Januari 2021) Mengacu Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Berau Nomor: 300/279/SATGAS-COVID19/2020, bersama ini kami sampaikan persyaratan penerbangan ke BEJ sebagai berikut:
a. Penumpang wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji Rapid Test Antigen paling lama 3 hari sebelum keberangkatan atau swab berbasis PCR paling lama 7 hari sebelum keberangkatan, dan mengisi e-HAC Indonesia.
b. Aturan yang berbeda atau khusus yaitu, bagi Penumpang anak-anak berusia dibawah 12 tahun diwajibkan menunjukkan Surat Keterangan hasil negatif menggunakan Rapid Test Antibody paling lama 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan.
c. Ketentuan ini berlaku sampai dengan 8 Januari 2021.

12. Penerbangan Domestik dari/ke KOE (Effective sampai dengan tanggal 8 Januari 2021) Mengacu Surat Edaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Kupang, bersama ini kami sampaikan persyaratan penerbangan dari/ke KOE sebagai berikut:
a. Penumpang harus menunjukan keterangan sesuai ketentuan yang diatur pada SE Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 3 Tahun 2020 dan SE Kemenhub Nomor 22 Tahun 2020.
b. Penumpang dengan rentang usia < 12 tahun wajib disertai dengan rapid antibody non reaktif valid 14 hari.
c. Ketentuan ini berlaku sampai dengan 8 Januari 2021.

13. Penerbangan Domestik ke PLW (berlaku sampai adanya pemberitahuan lebih lanjut) Mengacu Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 443/692/DIS.KES, bersama ini kami sampaikan persyaratan penerbangan ke PLW sebagai berikut:
a. Penumpang harus menunjukan hasil pemeriksaan Rapid Tes Antigen/Swab PCR dengan hasil Negatif yang berlaku 3 x 24 jam.
b. Penumpang dengan rentang usia < 12 tahun wajib disertai dengan rapid antibody non reaktif valid 3 x 24 jam. 002/GA/JKT/I/21 04 January 2021

14. Penerbangan Domestik dari/ke BDJ (berlaku sampai adanya pemberitahuan lebih lanjut) Mengacu Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 360/1527/BPBD2020, bersama ini kami sampaikan persyaratan penerbangan dari/ke BDJ sebagai berikut:
a. Penumpang wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji Rapid Test Antigen paling lama 3 hari sebelum keberangkatan atau swab berbasis PCR paling lama 7 hari sebelum keberangkatan, dan mengisi e-HAC Indonesia.
b. Selama berada di Provinsi Kalimantan Selatan, wajib memiliki surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau hasil negatif uji Rapid test Antigen yang masih berlaku.

15. Penerbangan Domestik ke/dari DJJ Mengacu kepada Surat Edaran Gubernur Papua Papua No: 440/8611/SET tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) di Provinsi Papua serta Kesepakatan Bersama Gubernur Papua tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Papua, bersama ini kami sampaikan persyaratan khusus penerbangan ke/dari DJJ sebagai berikut:
a. Setiap orang yang berkunjung atau masuk ke Provinsi Papua yang bukan bertempat tinggal/bukan penduduk/bukan ber-KTP/kartu identitas di Provinsi Papua wajib menyertakan surat hasil pemeriksaan PCR negative COVID-19, menandatangani surat pernyataan bersedia menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan kesehatan dan menyertakan keterangan tempat tinggal serta tiket pulang-pergi. Proses pemeriksaan dokumen serta surat pernyataan akan diakomodir oleh KKP setempat.
b. Setiap orang yang berkunjung atau masuk ke Provinsi Papua yang bertempat tinggal/penduduk ber-KTP/kartu identitas/yang berdinas termasuk suami/istri/anak di Provinsi Papua wajib menyertakan surat hasil pemeriksaan Rapid Test negative COVID-19. Masa berlaku hasil rapid test mengacu SE Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 3 tahun 2020. Penumpang harus dapat menunjukan dokumen identitas/kedinasan yang valid untuk diverifikasi oleh Petugas.
c. Setiap orang non-KTP Papua yang keluar Papua wajib menyertakan surat pernyataan tidak akan kembali ke Papua selama masa pandemik COVID-19 dalam masa kurun waktu 1 tahun (bermaterai).

16. Penerbangan Domestik ke/dari TIM Mengacu kepada Kesepakatan Bersama Bupati Mimika No: 443.1/907 tanggal 2 Juli 2020 serta hasil koordinasi dengan otoritas lokal setempat, bersama ini kami sampaikan persyaratan khusus penerbangan ke/dari TIM sebagai berikut:
a. Penumpang harus menunjukan Surat Keterangan bebas COVID-19 mengacu SE Satgas Percepatan Penanganan COVID- 19 Nomor 3 tahun 2020. 002/GA/JKT/I/21 04 January 2021
b. Bila Penumpang tidak membawa surat keterangan bebas COVID-19/surat bebas COVID-19 telah selesai masa berlakunya/surat bebas COVID-19 ditandatangani oleh Dokter Umum tanpa mencantumkan Nomor Surat Ijin Praktek (SIP) atau NIP bagi Dokter Pemerintah/ Penumpang memiliki riwayat gejala COVID-19 (demam/batuk/pilek) selama 14 hari terakhir maka setibanya di Kabupaten Mimika wajib menjalani Rapid Test ulang di terminal kedatangan oleh petugas KKP Timika dengan biaya ditanggung penumpang. Bila terbukti reaktif, maka akan diisolasi di tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika dan dijadwalkan melakukan tes Swab/PCR atas biaya sendiri, bila positif COVID-19 biaya perawatan menjadi tanggung jawab Pemerintah.

17. Penerbangan Domestik ke/dari MKQ Mengacu kepada Surat DJPU Kantor Unit Penyelenggara Bandara Udara Mopah Merauke No: UM.002/491/VI/MPH-2020, untuk penerbangan ke MKQ berlaku persyaratan khusus yaitu Surat Izin Keluar Masuk Merauke. Penumpang agar dapat menyiapkan Surat Izin Keluar Masuk Merauke dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Untuk keberangkatan dari Merauke disarankan agar membuat SIKM kantor Bupati Merauke secara manual.
b. Untuk kedatangan menuju Merauke, apabila ada keluarga yang berada di Merauke dapat diminta untuk mengurus SIKM di kantor Bupati Merauke.
c. Apabila tidak bisa mendapatkan SIKM, penumpang tetap dapat keluar masuk Merauke sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut dari Pemkab Merauke.

18. Penerbangan Domestik ke LBJ Mengacu surat Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores No: 149.a/SRT/BPOLBF/VII/2020 perihal Pembukaan DPSP Labuan Bajo Flores dan Aktivasi Registrasi Daring, Surat Edaran Gubernur Nusa Tengara Timur No: BU.550/08/DISHUB/2020 tentang Bebas Dokumen Kesehatan / Bebas COVID-19 Bagi Pelaku Perjalanan, Risalah Rapat Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV serta konfirmasi dari Station & Service Manager setempat, bersama ini kami sampaikan persyaratan khusus penerbangan ke/dari LBJ sebagai berikut:
a. Untuk Penumpang Penerbangan ke LBJ:
1) Penumpang berangkat dari CGK mengacu SE Satgas Nomor 3 Tahun 2020, SE Kemenhub Nomor 22 tahun 2020 serta ketentuan dari otoritas KKP stasiun keberangkatan, Penumpang wajib menunjukan hasil negatif rapid test antigen paling lama 3 x 24 jam atau hasil negatif tes RT-PCR paling lama 7 x 24 jam sebelum keberangkatan.
2) Penumpang berangkat dari DPS mengacu SE Satgas Nomor 3 Tahun 2020 dan SE Kemenhub Nomor 22 tahun 2020 (untuk penerbangan bukan dari/ke/intra Jawa), penumpang wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif atau non reaktif menggunakan RT-PCR atau rapid test (Antigen/Antibodi) paling lama 14 x 24 jam sebelum keberangkatan. 002/GA/JKT/I/21 04 January 2021 3) Penumpang berangkat dari KOE mengacu mengacu Surat Edaran Gubernur Nusa Tengara Timur No: BU.550/08/DISHUB, Penumpang diperbolehkan melakukan perjalanan tanpa memerlukan dokumen-dokumen yang terkait dengan kesehatan bebas COVID-19 serta hasil Rapid test dan Swab/PCR Test.
b. Untuk Penumpang Penerbangan dari LBJ
1) Penumpang berangkat ke CGK mengacu kepada ketentuan yang diterapkan KKP stasiun keberangkatan, dipersyaratkan dokumen rapid test antigen paling lama 3 x 24 jam atau hasil negatif tes RT-PCR paling lama 14 x 24 jam sebelum keberangkatan.
2) Penumpang berangkat ke DPS, Mengacu Risalah Rapat Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV, penumpang dipersyaratkan cukup dokumen rapid test antigen paling lama 3 x 24 jam.
3) Penumpang berangkat ke KOE mengacu mengacu Surat Edaran Gubernur Nusa Tengara Timur No: BU.550/08/DISHUB, Penumpang diperbolehkan melakukan perjalanan tanpa memerlukan dokumen-dokumen yang terkait dengan kesehatan bebas COVID-19 serta hasil Rapid test dan Swab/PCR Test.
c. Ketentuan yang berlaku untuk perjalanan wisata berlaku persyaratan tambahan khusus yaitu Penumpang harus mendaftarkan diri pada portal daring registrasi kunjungan wisata dengan tautan https://booking.labuanbajoflores.id/. Sistem tersebut berkaitan dengan pembatasan kapasitas wisatawan untuk memasuki destinasi wisata Taman Nasional Komodo (TNK) serta difungsikan sebagai sistem pendaftaran, pendataan dan pengawasan untuk pariwisata DPSP Labuan Bajo Flores dalam masa pemulihan pandemi COVID-19.

19. Penerbangan Domestik dalam wilayah NTT (Intra NTT) Sehubungan dengan akan beroperasinya rute baru penerbangan LBJ-KOE-LBJ GA7032/GA7033 serta mengacu Surat Edaran Gubernur Nusa Tengara Timur No:BU.550/08/DISHUB/2020 tentang Bebas Dokumen Kesehatan / Bebas COVID-19 Bagi Pelaku Perjalanan, bersama ini kami sampaikan persyaratan khusus penerbangan dalam wilayah NTT/Intra NTT sebagai berikut:
a. Masyarakat pengguna jasa transportasi / pelaku perjalanan yang akan melakukan perjalanan dalam wilayah NTT dengan menggunakan transportasi Udara dapat dilayani/diperbolehkan melakukan perjalanan tanpa memerlukan dokumen-dokumen yang terkait dengan kesehatan bebas COVID-19 serta hasil Rapid Test dan Swab/PCR Test. b. Pelaku Perjalanan yang datang dari luar wilayah Nusa Tenggara Timur ke wilayah Nusa Tenggara Timur atau sebaliknya dari wilayah Nusa Tenggara Timur ke luar Provinsi Nusa Tenggara Timur, tetap mengikuti protokol kesehatan sebagaimana diberlakukan secara nasional sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK01.07/MENKES/328/2020 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020 atau ketentuan pemerintah lainnya yang berlaku. 002/GA/JKT/I/21 04 January 2021

20. Penerbangan Domestik ke NBX Mengacu kepada Surat Pemerintah Kabupaten Nabire Sekretaris Daerah No: 440/2037/SET dan No: 440/3061/SET perihal Protokol Perjalanan Orang Keluar dan Masuk Kabupaten Nabire dalam Penerapan Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru, bersama ini kami sampaikan persyaratan khusus penerbangan ke NBX sebagai berikut:
a. Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah);
b. Menunjukkan surat kesehatan COVID -19 dengan ketentuan:
1) Setiap orang yang berkunjung atau masuk ke Nabire yang bukan bertempat tinggal/bukan penduduk/bukan ber-KTP/ kartu identitas di Nabire wajib menunjukan surat hasil pemeriksaan PCR/Swab test negatif COVID-19 dengan masa berlaku 7 hari sejak diterbitkan.
2) Setiap orang yang berkunjung atau masuk ke Nabire yang bertempat tinggal/ penduduk ber KTP/ kartu identitas/ yang berdinas termasuk suami/istri dan anak wajib menunjukan hasil pemeriksaan rapid test non-reaktif COVID-19 dengan masa berlaku 5 hari sejak diterbitkan dan surat keterangan terkait (KTP, KK dan surat dinas/tugas).
c. Mulai tanggal 2 Desember 2020 setiap pelaku perjalanan yang akan ke luar atau masuk Nabire tidak menggunakan Surat Ijin Masuk maupun Surat Ijin Keluar.
d. Setiap Penumpang yang memiliki Hasil Rapid Test atau PCR/Swab Test melebihi batas waktu yang sudah ditentukan, maka akan dilakukan Tindakan Pemeriksaan Medis sesuai protokol COVID-19 di Bandara dan seluruh biaya menjadi tanggung jawab/beban Penumpang yang bersangkutan.
e. Penumpang wajib mengisi E-HAC. Persyaratan khusus penerbangan dari NBX sebagai berikut:
a. Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah).
b. Wajib menunjukan surat hasil pemeriksaan PCR/swab test negatif COVID-19 dengan masa berlaku 7 hari sejak diterbitkan atau rapid test non-reaktif COVID-19 dengan masa berlaku 5 hari sejak diterbitkan.
c. Penumpang wajib mengisi E-HAC

F. PERSYARATAN & KETENTUAN KHUSUS : PENERBANGAN INTERNASIONAL
1. Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (Permenkumham No 26 Tahun 2020) Mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal dalam masa Adaptasi Kebiasaan Baru, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:
a. Permenkumham No 26 Tahun 2020 pasal 2 menyebutkan bahwa Orang Asing pemegang Visa dan/atau Izin Tinggal yang sah dan berlaku dapat masuk wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu setelah memenuhi protokol kesehatan. Visa dan/atau Izin Tinggal sebagaimana dimaksud terdiri atas:
1) Visa dinas; 2) Visa diplomatik; 3) Visa kunjungan; 4) Visa tinggal terbatas; 5) Izin Tinggal dinas; 6) Izin Tinggal diplomatik; 7) Izin Tinggal terbatas 8) Izin Tinggal tetap
b. Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ketentuan diatas ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang melaksanakan penanganan terhadap COVID-19. Dalam hal ini mengacu pada Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor PM.03.01/MENKES/338/2020 tentang Penanganan Kepulangan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Kedatangan Warga Negara Asing (WNA) dari Luar Negeri di Bandar Udara Soekarno Hatta (CGK) dan Bandar Udara Juanda (SUB).

2. Penerbangan Internasional dengan Tujuan Luar Negeri (Keluar Indonesia) Menindaklanjuti arahan terbaru Direksi sehubungan dengan upaya mendukung Pemerintah dalam memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dan mencegah penyebaran COVID-19 khususnya pada penerbangan Internasional, bersama ini kami sampaikan beberapa ketentuan sebagai berikut:
a. Persyaratan Dokumen dengan tujuan luar negeri (keluar Indonesia) mengacu kepada informasi atau ketentuan pada website pemerintah, kedutaan dan otoritas terkait dari negara tujuan atau laman resmi IATA.
b. Khusus untuk penerbangan internasional dengan tujuan luar negeri (keluar Indonesia) yang mewajibkan persyaratan dokumen hasil test PCR dengan Date of Travel (DOT) mulai dari tanggal 28 November 2020 hingga waktu yang akan ditentukan kemudian, pelaksanaan PCR test penumpang wajib dilakukan pada :
1) Fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) Mitra Garuda Indonesia yang telah dilakukan konfirmasi oleh unit terkait. Informasi fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) Mitra Garuda Indonesia dapat diakses pada link https://bit.ly/FasyankesMitraGA. Unit terkait akan melakukan update secara berkala atas fasyankes yang telah dilakukan konfirmasi.
2) Fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/405/2020 tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksaan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)
3) Fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang disebutkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/1/10979/2020 tentang Penetapan Laboratorium Pemeriksa Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) dalam Rangka Travel Corridor Arragement (TCA) [download di sini] 002/GA/JKT/I/21 04 January 2021
4) Untuk rute tertentu yang memiliki ketentuan resmi yang bersifat khusus dari otoritas kedutaan negara destinasi, maka dapat mengacu pada ketentuan resmi daftar fasyankes dari otoritas kedutaan negara destinasi (misal destinasi BKK)
c. Petugas Garuda Indonesia Sales Office (GASO) harus menyampaikan informasi kepada calon Penumpang perihal ketentuan pada poin b tersebut diatas agar calon Penumpang dapat melakukan pelaksanaan test PCR sesuai ketentuan yang berlaku.

Promotions
...